Berita tentang jalan raya di Sidoarjo yang kembali terendam banjir telah menimbulkan perdebatan hangat mengenai efektivitas penanganan bencana di kawasan ini. Walaupun sudah sering terjadi, genangan air yang merendam area sekitar Lippo Mall Sidoarjo masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan. Hal ini memicu kritik dari Partai Golkar terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atas janji yang dianggap belum terealisasi.
Janji Penanganan Banjir yang Dipertanyakan
Partai Golkar secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka terhadap Pemkab Sidoarjo yang dinilai lamban dalam menangani persoalan banjir. Janji untuk menanggulangi banjir yang sudah sering diutarakan di berbagai kesempatan tampaknya hanya berakhir sebagai rencana yang menggantung. Dalam rencana kerja hingga tahun 2026, penanganan banjir belum terlihat mendominasi sebagai prioritas utama, meskipun dampaknya jelas terasa oleh masyarakat.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Banjir
Banjir yang berulang kali melanda Sidoarjo lebih dari sekadar gangguan fisik. Banjir ini berdampak pada aktivitas harian warga, mengganggu jalannya transportasi, dan berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi. Bagi pelaku usaha, terutama yang berada di area rawan seperti di sekitar pusat perbelanjaan, banjir dapat berarti penurunan omset. Hal ini menjadi tantangan tambahan di tengah usaha pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pascapandemi.
Respon Pemerintah dan Rencana ke Depan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyadari tantangan ini dan berjanji akan adanya perbaikan infrastruktur yang lebih memadai. Penguatan saluran drainase dan pembangunan embung sebagai upaya menampung air adalah salah satu solusi yang diusulkan. Kendati demikian, ada keperluan mendesak untuk mengubah perencanaan ini menjadi aksi nyata sebelum efek banjir semakin meluas. Penundaan hanya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini secara efektif.
Apa yang Dibutuhkan Sidoarjo Saat Ini?
Sidoarjo membutuhkan tindakan konkret dan strategi nyata dalam mengatasi banjir yang melanda hampir setiap tahun. Pembenahan sistem drainase yang memadai dan penanganan daerah serapan air yang efektif harus diimplementasikan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, diperlukan juga kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor bisnis, untuk mencari cara terbaik mengatasi tantangan ini secara berkesinambungan.
Pemerintah juga harus lebih transparan dalam menjelaskan perkembangan dan alokasi anggaran untuk penanganan banjir. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek ini dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan yang penting.
Kesimpulan: Menuju Sidoarjo Bebas Banjir
Upaya untuk menanggulangi banjir di Sidoarjo harus dilakukan dengan langkah nyata dan terarah. Pemenuhan janji bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan dengan kolaborasi yang tepat, Sidoarjo mampu meminimalisir dampak banjir dan membangun masa depan yang lebih baik serta berkelanjutan.
